Customer Login

Lost password?

View your shopping cart

Dari Kami

Pelayan Masyarakat

Pelayan Masyarakat

Oleh Khofifah Indar Parawansa

Para pemimpin NU di masa lalu memberikan banyak contoh bahwa politik dan organisasi bukan lahan mencari uang. Untuk menjadi pemimpin janganlah ngotot, tapi ketika ditunjuk atau dipilih menjadi pemimpin dalam bidang apa pun jangan dihindari atau ditolak. Dalam kaitan ini, para ulama kita mengingatkan kepada pimpinan di tingkat pusat maupun daerah agar dapat menjalankan amanah yang diembannya.

Pemimpin atau pengurus yang memangku jabatan harus mau mengurus atau memimpin umat, bukan hanya bagi kelompoknya sendiri, tapi lebih memperluas pandangan untuk memimpin dan mengayomi seluruh kelompok dan lapisan masyarakat. Bila seorang pemimpin berperan di organisasi, ia bisa mengembangkan proses kepemimpinannya untuk melayani masyarakat secara luas.

Dalam menghadapi masalah bersama masyarakat kita, kini saatnya para pemimpin, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan seluruh komponen bangsa merapatkan barisan untuk bersama-sama memerangi kemiskinan dan korupsi yang telah membuat bangsa ini semakin berkubang dalam krisis multidimensional.

Menjadi pemimpin memang tidak pernah lepas dari sasaran kritik. Kiranya patut dicatat, kritik Megawati Soekarnoputri yang menilai kebijakan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bermain poco-poco, tarian yang maju selangkah, mundur dua langkah. Lalu, ditanggapi oleh pihak pemerintah, sehingga keduanya saling mengejek.

Sementara itu, rakyat tetap saja dalam kondisi mem­prihatinkan, berhadapan dengan pemerintah yang kurang respons dan tepat dalam menyelesaikan permasalahan rakyat. Tidak adanya lapangan pekerjaan yang memberikan harapan serta jaminan bagi sejumlah masyarakat membuat sebagian besar masyarakat melihat dunia politik dan keterlibatan dalam organisasi massa berbasis sosial dan keagamaan merupakan lahan subur untuk mencari uang. Ini merupakan problem besar karena politik praktis dan terlibat dalam aksi politik dijadikan lahan bagi sebagian orang untuk mencari uang.

Kita harus menghormati jika masih ada masyarakat yang antipati terhadap pemimpin perempuan. Ada pe­nolakan sebagian kalangan terhadap perempuan untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Timur periode 2008-2013. Namun, kita harus melihat dengan jernih, Indonesia adalah bangsa yang beragam. Artinya, siapa pun bisa menjadi pemimpin di negara ini, tidak hanya laki-laki. Saya minta mereka yang antipati untuk melihat bahwa di Indonesia, dari bupati sampai presiden, pernah dijabat perempuan.

Kita pernah punya presiden perempuan, begitu pula bupati, gubernur, dan ketua DPRD. Di Pakistan yang negaranya kebanyakan orang Islam, juga pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Sebenarnya tidak usah khawatir bila kenyataan masyarakat menghendaki munculnya perempuan menduduki sebuah jabatan di pemerintahan. Oleh karena itu, dalam hal ini, diperlukan dukungan dari pelbagai pihak, baik tokoh masyarakat maupun pemimpin organisasi. Hal yang penting bagi kita adalah bagaimana di masa-masa mendatang, program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana tanpa hambatan yang berarti.

Salah satu amanat reformasi adalah pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Tak ada penyakit masyarakat yang tidak bisa diberantas, termasuk korupsi. Tetapi untuk mem­bersihkannya perlu “sapu” yang bersih. Pembersihan juga tidak boleh setengah-setengah, karena kalau atapnya tetap kotor, lantai yang telah dibersihkan akan kotor lagi dalam sekejap. Kiasan ini sepertinya memang tidak melenceng, karena pemberantasan korupsi sepertinya sudah menjadi lingkaran setan. Korupsi begitu membudaya hingga ujungnya susah dicari. Pada tahun 2004 saja, uang negara yang telah dikorup sudah mencapai Rp 305,5 triliun. Belum lagi, bila dihitung hingga tahun 2008 sekarang. Artinya, uang rakyat yang masuk ke kantong-kantong oknum birokrat hampir menyamai seluruh penerimaan negara selama setahun.

Dalam pemberantasan korupsi, hendaklah kita berkaca pada negara tetangga. Dalam melawan korupsi, pemerintah Cina berani menghukum koruptor dengan hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman mati. Bila di negeri Cina, negara jumlah penduduknya lebih dari satu miliar dengan keragaman yang sangat kompleks dan problem korupsi yang sedemikian rumet (gabungan rumit dan ruwet), tapi ternyata mereka bisa membuat suatu terobosan untuk membersihkan korupsi, mengapa Indonesia tidak bisa?

Hongkong saat ini sangat berbeda dengan dua dekade lalu. Hongkong siap menjadi model pemberantasan korupsi. Padahal 20 tahun lalu, korupsi bagi masyarakat Hongkong merupakan way of life. Namun istilah itu sudah jauh ditinggalkan, karena telah terjadi perubahan pola pikir dan berperilaku, sehingga kesadaran kolektif bahwa korupsi merupakan barang haram menjadi santapan ruhani masyarakat Hongkong. Sudah semestinya, Indonesia juga berkaca pada Hongkong, sebab predikat Indonesia sebagai negara korup belum juga sirna.

Meningkatnya penyakit masyarakat yang bersumber pada kemiskinan, indeks persepsi korupsi yang buruk, dan hengkangnya investor asing, menunjukkan beberapa akibat langsung maupun tidak langsung dari tingkat korupsi itu. Namun, tiada hujan yang tak reda, tiada perang yang tidak usai, dan tidak ada korupsi yang tidak bisa diberantas. Kita tidak hidup di dunia tanpa tetangga. Kita punya tetangga yang memiliki sekian banyak pengalaman dalam melawan korupsi.

Kekeroposan moral semakin parah dan belum ada obat alternatif yang manjur untuk membasminya. Banyak orang yang teriak-teriak berantas korupsi, namun dia sendiri ternyata maling. Kalau hanya dikembalikan pada hati nurani masing-masing, perkara itu tidak akan pernah tuntas—karena nuraninya sendiri sudah mati.

Tanggapan-tanggpan pesimistis terhadap lembaga peradilan terus mencuat. Seorang jaksa agung boleh saja memberi bantahan bila dikatakan mandul dalam pemberantasan korupsi, atau mengklaim telah berhasil menangani 300 kasus lebih kasus korupsi. Memang untuk menangai kasus korupsi, tidak bisa dilakukan dengan gegabah, karena setiap laporan yang masuk tidak bisa ditindaklanjuti tanpa adanya data awal. Akibatnya, banyak selentingan korupsi di mana-mana, namun data awalnya belum ditemukan sehingga perlu waktu untuk memulai proses. Seperti kentut yang baunya menjalar di ruangan, tetapi pelapor selalu tidak memiliki data awal untuk itu, sehingga proses menuju penyelidikan membutuhkan waktu lama.

Banyak faktor yang menjadi pemicu maraknya mafia di lingkungan peradilan. Salah satunya adalah lemahnya mekanisme pengawasan internal di masing-masing lembaga peradilan. Meski tuntutan reformasi dalam membasmi KKN sudah didengung-dengungkan, ternyata penanganan kasus KKN hanya jalan di tempat. Bahkan proses peradilan justru menjadi sarang koruptor baru. Korupsi telah terjadi secara sistematis di semua lini penegak hukum.

Mekanisme pengawasan menjadi bagian sistem per­adilan yang sudah terkontaminasi dengan mafia peradilan dan praktik korupsi. Banyak kasus korupsi yang hanya sampai pada tahap penyidikan. Taruhlah kasus Soeharto. Mantan presiden itu diduga melakukan tindak korupsi di tujuh yayasan senilai Rp 1,4 triliun. Namun ketika diadili, dia tidak hadir dengan alasan sakit. Kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengembalikan berkas tersebut ke Kejaksaan. Lalu Kejaksaan menyatakan bahwa Soeharto dapat dibawa lagi ke pengadilan jika ia sudah sembuh. Hingga Soeharto meninggal dunia, proses pengadilannya tak pernah terlaksana. Itulah masalahnya.[]

Baca lebih lengkap dalam buku Memimpin Melayani: Pandangan Sosial Politik (Penerbit Nuansa, 2015)

memimpin melayani 600x560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *