Arsitektur Hukum UMKM: Menata Regulasi, Mendorong Investasi

Description

Pasca UU Cipta Kerja, fokus regulasi ekonomi kerakyatan bergeser dari UMKM menjadi UMK untuk mempermudah birokrasi dan legalitas usaha mikro. Padahal di tingkat global dan kelembagaan masih dipakai istilah UMKM, sehingga terjadi dualisme. Kondisi ini butuh harmonisasi hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Jumlah produk hukum di Indonesia tentang pemberdayaan UMKM cukup signifikan; banyak regulasi UMKM di Indonesia, tapi sering tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan berpotensi tumpang tindih sehingga menghambat investasi. Di sinilah peran hukum harus mampu bertindak sebagai sarana rekayasa sosial yang sinkron. Buku Arsitektur Hukum UMKM: Menata Regulasi, Mendorong Investasi membahas rekonstruksi regulasi pasca UU Cipta Kerja agar selaras dan menciptakan iklim hukum yang kondusif. Buku ini ditujukan untuk akademisi dan mahasiswa fakultas hukum, pembuat kebijakan, serta pelaku usaha sebagai referensi menghadapi dinamika hukum UMKM.