Undang-undang RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

UU ini mengubah ketentuan tentang penyelenggara pemilihan umum yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pemerintah menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan langkah-langkah perbaikan menuju peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, termasuk perbaikan jadwal dan tahapan serta persiapan. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah menerbitkan UU 15/2011 yang mengatur lembaga-lembaga penyelenggara pemilu: KPU, Bawaslu, dan DKPP